5 Tips about reformasi intelijen indonesia You Can Use Today

5 Tips about reformasi intelijen indonesia You Can Use Today

Blog Article

The BIN is additionally liable for coordinating intelligence actions between a variety of intelligence agencies, which includes military intelligence, police intelligence, prosecutors intelligence and also other relevant entities.

Constitutional Court docket: The Constitutional Court docket was first set up on November nine, 2001 as being a consequence of your 3rd Modification into the Constitution of your Republic Indonesia. Compared with the Supreme Courtroom, the Constitutional Court docket is just not an appellate court. Its conclusion is closing and binding and, as a result, can not be challenged. Article 24C of your Constitution states the powers of your Constitutional Court are to start with, to evaluate the law created from the Constitution; second, to solve disputes concerning condition institution; third, to solve dissolution of political events; fourth, to take care of disputes around election results; and fifth, to rule on president’s impeachment. In relation to the process of impeachment, the jurisdiction of the Court is barely restricted to The difficulty of regulation on whether or not the President and/or even the Vice President are guilty in carrying out the acts prohibited because of the Structure. The choice on whether to get rid of the President and/or the Vice President continues to be under the authority from the People’s Consultative Assembly.

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan scenario, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.

Di satu sisi badan intelijen tahu kepentingan clientnya, sebaliknya sang consumer juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh badan intelijen agar dapat menghasilkan produk intelijen yang bermutu one .

When Kopassus could be the elite-Unique forces in the Indonesian Military, Kostrad remains maintained as the 1st-line fight unit on the TNI below the Kopassus.[15] Even with its nomenclature as reserve units, It is usually applied as principal beat drive, deployed for particular circumstances and can be able for semi-special ops mainly because mainly airborne infantry units are section of this corps.

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.

Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun user lain selain user yang memeberikan planning dan path

yaitu operasi yang dilakukan untuk mendukung operasi-operasi taktis yang dilakukan dalam jangka informasi lebih lanjut waktu dan kegiatan tertentu, umumnya dilakukan oleh angkatan bersenjata dalam operasi operasi militernya.

Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto design demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, design demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.

BIN has become the subject of criticism from human legal rights teams for its treatment method of dissidents and human rights advocates in Indonesia and not enough accountability, as even the Indonesian governing administration will not know regarding their activity.[four][5]

Fears have been raised concerning the purpose of BIN as a Resource for that political passions on the President.